Fascination About reformasi intelijen indonesia

Fascination About reformasi intelijen indonesia

Blog Article

Jurnal Intelijen adalah media massa yang bersifat umum yang mengulas sisi pemberitaan secara mendalam. Dalam beberapa berita akan disajikan situation, foresight, prediksi, dan rekomendasi yang disarankan oleh Redaksi untuk dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait. Pemilihan kata "intelijen" yang mengandung makna cerdas dan tepat yang artinya jurnalis dan jajaran Redaksi dalam membuat berita akan dilakukan dengan cermat, tepat, cepat dan menghadirkan narasumber yang kompeten. Disamping itu, media massa ini tidak terkait dengan lembaga intelijen manapun juga baik dalam dan luar negeri. Kami mengundang pembaca dan pemangku kepentingan dan pihak manapun baik di dalam dan luar negeri untuk bekerjasama dengan media massa ini baik terkait indepht reporting, kerjasama pemberitaan ataupun kerjasama lainnya.

Every single human being shall have the proper to the liberty to imagine his/her faith (kepercayaan), and to precise his/her sights and feelings, in accordance with his/her conscience.

Pendahuluan Sejak berakhirnya Perang Dingin, di mana ancaman non-tradisional lebih mengemuka ketimbang ancaman militer/tradisional, informasi intelijen menjadi lebih penting ketimbang persenjataan. Penting dipahami bahwa informasi intelijen adalah hasil antara. Hasil akhirnya adalah kebijakan. Suatu kebijakan akan semakin baik dan tepat, apabila mendapatkan masukan informasi intelijen yang baik pula-cepat dan tepat (velox et exactus). Informasi intelijen dapat dikatakan baik dan maksimal apabila proses penggalian informasinya berlangsung secara apik dengan informasi yang amat berharga, diolah kembali oleh analis intelijen yang amat ahli dan berpengalaman, diubah menjadi rekomendasi kebijakan yang amat singkat dan akurat, kemudian dijalankan oleh pengambil kebijakan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Pengguna ataupengambil keputusan membutuhkan kualitas analisis intelijen yang baik, agar ia dapat membuat keputusan yang tepat, mempersiapkan kapabilitas dan sumberdaya nasional untuk menghadapi ancaman-ancaman tradisional dan non-tradisional.

Yang perlu menjadi perhatian dalam reformasi ini, meskipun intelijen bekerja di bawah pemerintahan yang demokratis, bukan berarti bahwa intelijen harus sepenuhnya di gerakkan oleh nilai-nilai demokratis.

Second, the temptation to return to an running posture and also a domestically oriented risk see, especially to ‘attack’ political opposition and Handle the public, ought to be resisted. It's got lousy precedents and won't ever assist type a contemporary intelligence Firm. And 3rd, the problems confronted by Indonesia, including the Covid-19 pandemic at this time sweeping the entire world, needs to be accustomed to show the resilience of intelligence get the job done. The picture of “

Besides the LPNKs, other institutions are shaped by Rules and Presidential Rules as independent bodies. Theoretically, the difference between these unbiased bodies and LPNK is The actual fact that they're coordinated beneath a certain ministry and specifically report to the President, Whilst this might not automatically be the case in observe. These types of physique can be recognized with the promulgation of a particular legislation (e.g., the National Narcotic Agency was formed by virtue of Presidential Decree No. 116 of 1999 on Nationwide Narcotic Company as amended by Presidential Decree No. seventeen of 2002) or shaped as Component of Regulation to help the fundamental coverage (e.

Intelijen tidak dapat menunggu suatu perbuatan digolongkan sebagai kejahatan setelah menimbulkan akibat. Intelijen justru harus memberikan peringatan bahwa akan terjadinya sesuatu, yang mengakibatkan kerugian bagi negara.

To date, there has been no new development in legislation enforcement In such a case, and The problem and allegations of intelligence operations remain a secret. This circumstance provides to the number of information on attacking and silencing opposition groups and human legal rights defenders that should not have happened through the reform period. This kind of scenarios increase the attention that the posture of recent intelligence institutions and operations will not be attainable if we confer with the organizational realities and current authorized foundation simply because they are a product from the authoritarian politics of your Orde Baru

BAKIN, which afterwards became BIN, continues to be beneath the scrutiny from the military services, Specifically relating to their alleged relationship to many social conflicts and violent acts that occurred immediately after 1998, seen as a mirrored image of Soeharto’s ‘anger.’ You can find 3 views shaped presently. Initially

Secara etimologis, otonomi daerah merupakan serapan bahasa asing yaitu berasal dari bahasa Yunani. Car artinya ‘sendiri’ dan namous berarti ‘hukum’. Berarti otonomi daerah adalah kawasan yang memiliki hukum tersendiri. Kemudia pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah adalah diberi pengertian sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah seluas-luasnya merupakan istilah yang sering disuarakan oleh banyak orang terutama para akademisi. Otonomi daerah bukan hal baru bagi Indonesia. Jika melihat catatan sejarah, dapat terlihat perjalanan peraturan perundang-undangan yang mengatur informasi lebih lanjut tentang otonomi daerah dari masa kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka. Menurut Amrin Banjarnahor (2013), kolonial Belanda memberikan wewenang pada beberapa daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, terutama untuk daerah-daerah jajahan di Pulau Jawa.

watch states that this chaos is a strategy of consolidating stability actors to check their situation within the eyes in the civilian authorities, and once the civilian federal government asks for action with the apparatus, then there is a negotiation regarding the weight of pressure for reform and what ‘may’ or ‘shouldn't’ be carried out.

Legal guidelines only minimally defend and improve the participation of marginalized teams or Some others experiencing discrimination in society.

Reformasi intelijen di Indonesia harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor seventeen Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, dimana pada undang-undang tersebut di dalamnya telah mengatur tentang paradigma intelijen, fungsi dan kewenangan lembaga intelijen, kerahasiaan intelijen, serta aspek pidana dan perlindungan intelijen.

“Anyone who's got a connection by using a Terrorism Group and intentionally spreads words and phrases, attitudes or habits, crafting, or Display screen Along with the intention of inciting an individual or team of folks to dedicate violence or threats of violence which may result in a criminal act of terrorism shall be punished with imprisonment for any highest of 5 (5) decades.”